pendidikan non formal

Pendidikan NonFormal
Prestasi Pendidikan NonFormal Kota Bukit tinggi

Pendidikan Non Formal (PNF) Kota Bukittinggi meraih prestasi tingkat nasional. Dalam jambore yang diikuti 1000 PTK-PNF di Semarang berhasil menduduki peringkat 5, 6, 7 dan 13 untuk empat cabang yang diikuti. Begitu laporan Putri Lenggogeni Roesma, SE yang juga Direktris KKW Srikandi Bukittinggi yang disampaikan dalam acara silaturahmi dan Berbuka Bersama jajaran lembaga PNF dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dan PWI Perwakilan Bukittinggi, Sabtu (06/09/08). Menurut Putri Lenggogeni, kontingen Sumatra Barat mendapat kunjungan yang paling ramai dalam jambore ini.

Berbagai informasi tentang Sumatra Barat diminta pengunjung, namun dalam kondisi yang serba terbatas semua pertanyaan dapat dijawab dan pengunjung merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Ditambahkan Putri, adanya pengalokasian dana 20 persen dari APBD Kota Bukittinggi untuk sektor pendidikan, merupakan suatu langkah maju yang perlu tetap dipertahankan di masa mendatang.

Namun kepada pemerintah terutama Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi diminta untuk lebih transparan dan berimbang dalam memanfaatkan dana tersebut antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Sekda Kota Bukittinggi, Drs. H. Khairul menyatakan, dalam dunia pendidikan baik formal maupun non formal, Kota Bukittinggi sangat berprestasi. Artinya Pemko Bukittinggi lebih mementingkan pembangunan sumber daya manusia. Keseimbangan pembangunan fisik dan non-fisik sangat diperhatikan Pemko Bukittinggi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Lagu Indonesia Raya ".....bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya."

Dalam menyelenggarakan pembangunan, kata Khairul, Pemko Bukittinggi akan selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Sarana dan prasarana yang dibangun pun disesuaikan dengan kepentingan umum. Konsep dan motto gerakan pembangunan yang dilaksanakan Pemko Bukittinggi; ðari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat". "Siapa pun masyarakatnya berhak mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama dari pemerintah Kota Bukittinggi.

Aparatur pemerintah di jajaran Pemko Bukittinggi juga sudah dibekali dengan paradigma menjadi pelayan masyarakat dan pengabdi negara," kata Khairul. Agar kebutuhan pada sektor PNF terakomodasi dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2009 nanti, diharapkan jajaran HIPKI dan jajaran PNF dapat menyusun perencanaan dan pengganggaran melalui Dinas Pendidikan. "Lakukan pengawalan dan perjuangkan sampai ke tingkat sidang di legislatif!" pinta Khairul.